Ads Top

Djarot Saiful Hidayat Perintahkan Kader PDIP untuk Membantu Selesaikan Perda Adat di Sumatera Utara


Ketua Sumatera Utara DPD PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah depan) dengan Sekretaris Sumatera Utara DPD PDIP Sutarto (kiri depan) foto dengan paslon setelah pengumuman pada daerah kepala hampir calon di Medan, Selasa (2020/11/08). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan resmi mengusung Presiden Joko Widodo-hukum Bobby Nasution dan Aulia Rahman sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam pemilu lokal (pemilu) secara bersamaan pada tahun 2020.

Utara Sumatera DPD PDIP ketua dan anggota DPR, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, masyarakat adat adalah pendiri dan penompang tiang Indonesia.

Oleh karena itu, PDIP adalah partai yang berkomitmen untuk mendukung pengakuan masyarakat adat di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

"Kami memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa peraturan ini bisa disahkan tahun ini, terutama dengan melihat banyaknya konflik yang berkaitan dengan tanah dan adat masyarakat di provinsi ini," katanya saat menerima audiensi dengan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Peraturan Masyarakat Adat di Sumatera Utara.

Selain itu, kata dia, seluruh kader akan diminta untuk memprioritaskan bagian dari Prosedur hukum untuk Pengakuan Masyarakat Adat.

"Akan memerintahkan kader di DPRD Sumatera Utara untuk memprioritaskan bagian dari Prosedur hukum untuk Pengakuan Masyarakat Adat, provinsi Sumatera Utara di satu sisi adalah yang paling kaya akan tradisi," katanya.

Namun, konflik tanah terbesar di Sumatera Utara di Indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mempercepat ratifikasi peraturan.

Bea Cukai tidak hanya mengakui kepemilikan pribadi, namun kepemilikan kolektif.

Ketua HARI, Saurlin Siagian mengatakan peraturan di tingkat provinsi penting bagi payung masyarakat adat di berbagai kabupaten di seluruh kabupaten masih mengalami kesulitan mendapatkan pengakuan di tingkat kabupaten.

Contohnya seperti kasus Sihaporas di Simalungun begitu sulit untuk mengakui karena Administrasi Indonesia berada di daerah Simalungun.

Meskipun historis tanah dikendalikan dan hutan di lokasi lebih dari 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.