Vonis Terdakwa Kasus Penggelapan Pajak Tertunda Sembilan Kali


www.medanmendai.com, Medan - Persidangan kasus dugaan penggelapan pajak tahun 2010-2012 sebesar Rp 9,6 miliar atas nama terdakwa Khaidar Aswan agaknya akan memecahkan rekor, Rabu (9/11).

Pasalnya, persidangan dengan agenda putusan yang menjerat mantan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Pertamina UPMS I Medan itu tercatat sudah sembilan kali ditunda.

Kemarin, persidangan sempat dibuka majelis hakim yang diketuai Parlindungan Sinaga di Aula Pengadilan Negeri (PN) Medan.Namun, di hadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fitri Zulfahmi dan penasihat hukum serta terdakwa, majelis hakim menyatakan putusan belum selesai. Hakim meminta waktu agar putusan itu dibacakan pada persidangan pekan depan.

Ditemui usai sidang, Khaidar Aswan berharap agar majelis hakim memberi keadilan baginya. Apalagi Khaidar mengaku, sudah membayarkan sebesar Rp 5 miliar lebih untuk tunggakan pajak pengurus koperasi yang lama.

"Mungkin hakim menilai apa yang dituntut jaksa tidak cocok. Ada keraguan, mereka tidak bisa asal-asalan saja. Pajak yang sudah dibayar itu juga harus diperhitungkan. Tahun 2008 itu sudah kita bayar. Harapan saya nanti hakim beri putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya, jangan mengikuti dakwaan jaksa," jelas Khaidar.

Sementara penasihat hukum terdakwa, Okto Simanjuntak mengatakan, penundaan persidangan itu karena harus melakukan penghitungan akurat menyangkut denda pajak agar tidak salah menghitung. Sebab jika tidak dihitung akurat dikhawatirkan perkara tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Sidang diundur satu minggu. Alasan hakim perlu penghitungan akurat. Memang sudah sembilan kali ditunda, sudah maksimal penundaanya itu. Kita sepakat ditunda sepanjang penghitungannya akurat. Jadi jangan sebatas hitung rugi," katanya.

Tersangkut Kasus Lain Sebelumnya JPU Fitri Zulfahmi menuntut Khaidar Aswan enam tahun penjara dan membayar denda tiga kali lipat pajak yang tertunggak subsider enam bulan kurungan.
Penggelapan pajak dilakukan Khaidar ketika menjadi pengendali dua perusahaan, masing-masing KKPU dan PT MS. PT Pertamina sendiri sudah membayar pajak untuk dibayarkan melalui perusahaan alih daya (outsource) milik Khaidar Aswan, tetapi pajak tersebut tidak pernah disetor ke negara sebesar Rp 9,6 miliar.

Tak hanya tersangkut kasus penggelapan pajak, Khaidar Aswan sebelumnya telah divonis 11 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan dalam kasus korupsi Kopkar Pertamina lewat Bank BRI Agro Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jalan S Parman Medan.

Selain itu, Kejati Sumut tengah melakukan pemberkasan atas kasus dugaan korupsi kredit fiktif Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I di Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Medan, dengan nilai pencairan dana sebesar Rp 27 miliar yang juga melibatkan Khaidar.

Dalam perkara ini jaksa menilai terdakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap.


sumber ilustrsai foto : www.google.com
sumber konten : http://medan.tribunnews.com/
Share on Google Plus

About Syawaluddin Amin

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment