Duh, KPK Nilai Inspektorat di Daerah Mandul



MEDANMENDAI.com, MEDAN - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai aparat pengawasan interen pemerintah (APIP, sekarang lebih dikenal dengan nama inspektorat) di daerah masih mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, inspektorat mandul karena tunduk kepada kepala daerah.

"APIP kita tahu sulit untuk menindak. Oleh karena itu ke depan KPK akan mendorong peningkatan kapasitas APIP," ujar Alexander, saat memberikan kata sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (14/4/2016).

Dikemukakan Alexander, banyak kegiatan dalam nomenklatur anggaran pemerintah daerah yang bersifat pemborosan. Di antaranya adalah kegiatan perjalanan dinas yang turut disertai dengan biaya-biaya lain.

Untuk hal-hal seperti ini, seharusnya, kata Alexander, inspektorat dapat bertindak.
"Kadang-kadang di dalam perjalanan dinas, ada biaya representasi lagi. Bisa sampai 125 juta sekali perjalanan dinas. Hal itu sangat tidak logis," katanya.

Adapun dalam rapat tersebut, KPK mengajak para kepala daerah di Sumut untuk menandatangani pakta integritas untuk pemberantasan korupsi di Sumut.

"Kami akan koodinasi dengan Polda Sumut dan kejaksaan untuk mengatasi korupsi di Sumut. Karena tidak mungkin KPK sendirian yang menangani. Jadi nanti jika ada pengaduan, misalnya di Tapanuli Selatan, bisa koordinasi dengan polres yang ada di sana," ujar Alexander.

KPK sendiri menerima 20-30 pengaduan menyangkut tindakan korupsi dalam sehari. Dalam setahun, KPK menerima 7.000-8.000 pengaduan.

sumber foto dan konten : http://medan.tribunnews.com/
Share on Google Plus

About Syawaluddin Amin

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment